EFEKTIFITAS PASAL 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN (Studi Kasus di Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo) - Rendy Defriansah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. Didasarkan fakta bahwa adanya banyak komplain yang diterima oleh bidang kebersihan dan pertamanan dari masyarakat wajib retribusi diwilayah Kota Adipura, mengenai pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh bidang kebersihan dan pertamanan dinas pekerjaan umum kabupaten ponorogo. Terkait dengan pelayanan persampahan dan kebersihan, pemerintah kabupaten Ponorogo telah membuat suatu aturan yang mengatur tentang pelayanan persampahan dan kebersihan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan kebersihan dan persampahan lebih khusus diatur dalam ketentuan Bab IV tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, khususnya dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Tetapi fakta di lapangan masih belum sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga hal ini penulis meneliti untuk mendapatkan penjelasan bagaimana Efektifitas Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait dengan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang sebenarnya di berlakukan oleh Bidang kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.Kata kunci: Efektifitas Hukum, Peraturan Daerah Kabupaten, Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.