Analisis Hambatan Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Puskesmas Di Kabupaten Bengkalis - Hafizah Maulia; Reno Renaldi; Sri Wardani; M.Dedi Widodo; Welly Sando (Badnur Medisa Group, 2022)
Provinsi Riau memiliki 237 Puskesmas dari 12 Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), namun diantara 12 Kabupaten tersebut terdapat 4 Kabupaten yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) salah satunya adalah Kabupaten Bengkalis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah puskesmas di Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan menjadi Puskemas yang sudah layak untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tetapi sampai saat ini masih belum diterapkan di Puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hambatan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan telaah dokumen serta wawancara mendalam kepada 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Puskesmas, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Lokasi Penelitian yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Puskesmas Bengkalis dan Puskesmas Selat Baru. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari 22 Maret –20 April 2022. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Kabupaten Bengkalis dikarenakan tidak tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan belum disahkan regulasi untuk membentuk SOP mengenai penerapan PPK-BLUD. Saran dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar tetap aktif berkoordinasi dan mencari solusi untuk dapat segera menerapkan kebijakan tersebut..