Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Accountability of the Press Against Criminal Acts of Defamation on Social Media Judging from Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions - Supian Hadi; Fattahul Anjab; Ratminto Ratminto (Universitas Muhammadiyah Palu, 2022)
Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika. Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan 2) Pendekatan Konseptual (conseptual approach). Penelitian ini menunjukkan bahwa pers mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan fakta, berita, maupun opini, yang sering kali dipakai sebagai kontrol masyarakat terhadap pemerintah/penguasa. Pers mendapatkan hak istimewa berupa kemerdekaan/kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi dan beberapa konvensi internasional. Dan pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial.