Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta - I Made Adiguna Majuarsa; A.A.A.N. Tini Rusmini Gorda (University of Udayana, 2022)
This study aims to determine and understand law enforcement against parents as perpetrators of child exploitation and to determine legal protection for children who are exploited as beggars in the Kuta area. The type of research used is empirical legal research, using primary and secondary data collected by interview, documentation and observation techniques, and analyzed by qualitative juridical techniques presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that law enforcement against parents as perpetrators of child exploitation in the Kuta area has so far been limited to administrative sanctions in the form of verbal warnings, criminal sanctions should be given to beggars (the same person) who are caught again. The Badung Regency Government through the Satpol PP apparatus to implement preventive legal protection routinely conducts patrols to monitor the emergence of beggars in the Kuta area. The repression is only limited to giving administrative sanctions in the form of verbal warnings to people who exploit their children, and children who are victims of exploitation get protection while in court handling in accordance with the Law on the Protection of Witnesses and Victims. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di wilayah Kuta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi, dan dianalisis dengan teknik yuridis kualitatif disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku eksploitasi anak wilayah Kuta hingga saat ini sebatas pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan, seharusnya diberikan sanksi pidana untuk pengemis (orang yang sama) yang tertangkap kembali. Pemerintah Kabupaten Badung melalui aparat Satpol PP untuk mengimplementasikan perlindungan hukum yang bersifat preventif rutin mengadakan patroli pemantauan terhadap munculnya pengemis di wilayah Kuta. Secara represif hanya sebatas pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan kepada orang yang melakukan eksploitasi kepada anaknya, dan anak-anak korban eksploitasi mendapatkan perlindungan saat dalam penanganan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.