AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK DILAPORKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI - Julia Fitri Yani; Dhoni Martien; Yurisa Martanti (Pusat Riset dan Inovasi Nasional, 2022)
Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.