KAJIAN PENGELOLAAN PERIKANAN GILLNET BERBASIS EKOSISTEM PADA DOMAIN SOSIAL DAN EKONOMI DI PERAIRAN DUMAI - Ratih Purnama Sari; Roma Yuli F Hutapea; Suci Asrina Ikhsan; Rangga Bayu Kusuma Haris; Ratu Ratu Sari Mardiah; Mathius Tiku (Universitas Bengkulu, 2022)
Wilayah pengelolaan perikanan di Kota Dumai termasuk kedalam WPP NRI 571 yaitu wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Selat Malaka umumnya memiliki produktivitas tinggi, wilayah padat nelayan, dan aktivitas eksploitasi sumberdaya ikan (SDI) dilakukan secara intensif. Kekuatan pengelolaan sumberdaya perikanan terletak pada masyarakat dengan potensi sosialnya dan pemerintah dengan kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi pengelolaan perikanan gillnet berdasarkan indikator pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM). Penelitian ini dilakukan di daerah sekitar wilayah Perairan Dumai. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Kecamatan Selinsing, Purnama, Medang Kampai, dan Mundam. Analisis penelitian dengan pendekatan ekosistem ini dibatasi pada domain ekonomi yang terdiri dari 3 indikator, yaitu: (1) Pendapatan rumah tangga, (2) Rasio tabungan, (3) kepemilikan aset, dan domain sosial yang terdiri dari 3 indikator yaitu: (1) Partisipasi Pemangku Kepentingan, (2) Konflik Sosial, (3) Pemanfaatan Pengetahuan Lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan. Berdasarkan survei dan analisis yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) nelayan di Kota Dumai kurang dari rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). Penilaian terhadap rasio tabungan (Saving Ratio) rata-rata tidak bernilai negatif. Penilaian terhadap kepemilikan aset dapat dikatakan bernilai tetap/tidak ada peningkatan. Konflik antar nelayan dapat terjadi selama 2 hingga 4 kali dalam kurun waktu satu tahun, artinya frekuensi sedang. Adanya upaya dari para stakeholders untuk mendampingi para nelayan dalam pengelolaan sumberdaya ikan namun masih perlu dioptimalkan. Pengetahuan lokal masyarakat nelayan gillnet terkait alat tangkap, daerah penangkapan, peraturan tentang wilayah penangkapan sudah ada, namun masih belum efektif dilakukan untuk pengelolaan yang berkelanjutan.