Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities - Fiqi Fansuri, Rayhan; Matheus, Juan (Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2022)
Air sebagai kebutuhan utama maka air harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga sumber air seperti sungai perlu dijaga baik secara kualitas maupun kuantitas. Pencemaran di daerah aliran sungai (DAS) terjadi dikarenakan pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu air limbah dan debit air limbah yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan di sekitar sungai. Dengan tercemarnya sungai dapat mengurangi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat. Artinya pencemaran air sungai berarti melanggar HAM. Penyebab tercemarnya air sungai yaitu dari aktivitas pembuangan limbah dari industri pabrik rumah tangga atau pabrik besar yang membuang begitu saja limbahnya tanpa mengolah terlebih dahulu. Terkhusus terjadinya pencemaran air sungai di Sungai Bengawan Solo akibat aktivitas industri kain batik di daerah Laweyan. Tercemarnya Sungai Bengawan Solo dikarenakan kurang tegasnya aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran baku mutu air limbah sehingga pencemaran air sungai marak terjadi dan tentunya melanggar HAM atas lingkungan yang bersih dan sehat. Saat ini pasal yang mengatur pelanggaran baku mutu air limbah diatur di dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU PPLH dan menerapkan asas ultimum remedium. Untuk menekan peristiwa pencemaran air sungai yang merupakan pelanggaran HAM diperlukan aturan yang tegas dengan menerapkan asas primum remedium. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan meneliti data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Untuk itu perlu menerapkan asas primum remedium untuk mencegah pencemaran air sungai sehingga HAM atas lingkungan baik dan sehat serta mendapatkan air bersih dapat ditegakkan.