MEWUJUDKAN ELECTORAL JUSTICE DENGAN MENGANTISIPASI PRAKTIK DINASTI POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF - Rahmad Ramadhan Hasibuan (Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2021)
Tumbuh suburnya praktik dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Praktik itu dapat mencedarai pelaksanaan pemilu dan mengabaikan konsep keadilan pemilu, mengingat setiap orang memiliki derajat hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam proses politik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Oleh karena itu, kedepan sangat diperlukan terhadap perbaikan sistem rekrutmen politik.