DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE - Ramadhan Putra Gayo (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung, 2023)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money dan mengetahui penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder, data dianalisis dengan kualitatif. Hasil peneltian menjawab bahwa Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi;meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan pengawasan dan regulasi yang tepat serta mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran