Dekonstruksi Kemitraan Untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia - Masri Dayu Misfalah; Sagita Fitriani Putri Ayu; Tia Tia (Green Publisher Indonesia, 2022)
Artikel ini secara kritis mengkaji konsep 'kemitraan' yang ada di mana-mana dalam wacana bantuan pembangunan kontemporer. Ini menyelidiki apakah bahasa 'kemitraan' menandakan perubahan dalam hubungan bantuan dari pengerahan kekuasaan yang mencolok yang merupakan karakteristik persyaratan tahun 1980-an dan 1990-an, atau, sebaliknya, apakah 'kemitraan' hanyalah penutup terbaru di balik kekuasaan- hubungan berbasis terus beroperasi. Kerangka konseptual memfasilitasi dekonstruksi 'Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola' yang baru-baru ini didirikan di Indonesia, yang diusulkan sebagai upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan nasional dan masyarakat internasional. Unsur kemitraan atau kekuasaan dicari melalui pemeriksaan struktur dan kegiatan pengambilan keputusan. Temuan ini sebagian besar retoris dan penggunaan 'kemitraan' instrumental oleh aktor internasional. Terlepas dari kontrol nominal oleh aktor-aktor Indonesia, badan-badan pembuat keputusan dibangun dengan cara yang memastikan bahwa agenda reformasi badan-badan internasional tetap relatif tidak tertandingi, baik dalam hal apa yang dimasukkan dan apa yang dikecualikan. Berbeda dengan wacana resmi tentang kemitraan yang mendorong strategi reformasi yang dirumuskan secara lokal, gagasan tentang 'kemitraan' dan 'kepemilikan lokal' secara bersamaan menyamarkan dan melegitimasi intervensi badan-badan internasional dalam proses reformasi domestik, yang membingungkan asimetri kekuasaan.