IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DALAM PENGAJUAN PENSIUN DI KABUPATEN MALANG (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang) - Sevina Tri Cahyaningrum; Afifuddin Afifuddin; Taufiq Rahman Ilyas (Universitas Islam Malang, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SAPK dalam proses pengajuan pensiun bagi PNS dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi dalam berjalannya implementasi ini. Dalam penelitian in, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Greenteori yang digunakan pada fokus penelitian yaitu Model Implementasi menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengajuan pensiun di Kabupaten Malang menurut Model Implementasi George C. Edward III menunjukkan bahwa indikator yang dimulai dari komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dari penyelenggaraan implementasi ini sudah berjalan cukup baik dalam pelaksanaannya dan juga dapat diterima oleh publik khususnya para PNS yang akan mengajukan pensiun.Â Selain itu faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam pengajuan pensiun di Kabupaten Malang yaitu pertama didukung dari segi hukum yakni menurut UU No. 43 pasal 34 Tahun1999 dan kebijakan pemerintah tentang implementasi e-government tahun 2003 yang menggunakan informasi teknologi untuk pelayananya. Untuk itu teknologi informasi berupa Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) ini diimplementasikan untuk memberikan pelayanan terhadap Aparatur Sipil Negara. Lalu juga terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi proses implementasi SAPK dalam memberi pelayanan khususnya pelayanan untuk pengajuan pensiun di Kabupaten Malang, yaitu; perubahan regulasi danÂ jaringan internet yang kurang stabil. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sendiri memanfaatkan teknologi informasi yang pasti berhubungan dengan jaringan internet dalam penggunaannya. Masalah internet yang kurang stabil dalam penerapan kebijakan ini ikut mempengaruhi hasil dari proses implementasi tersebut. Hal lain yang menjadi penghambat disini yaitu dari server aplikasi SAPK yang terkadang down dari pusat, hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi secara serempak atau bersamaan oleh aparatur yang bertugas.Â Kata Kunci : Implementasi, SAPK, E-Government, teknologi informasi