PERSEPSI MASYARAKAT PENGGUNA ATAS KUALITAS PELAYANAN E-KTP PADA KECAMATAN BOGOR BARAT - Pramuditha, Rizky; Agustina, Iin (LPPM STIE Muhammadiah Bandung, 2022)
Studi empiris ini secara spesifik didasarkan pada inisiatif e-government di Indonesia, terutama dalam proses pelayanan e-KTP bagi masyarakat. Pelayanan e-KTP mewakili bagian penting dari peningkatan dan pengembangan praktik e-government di Indonesia, yang berusaha memodernisasi administrasi publik dan membuat penyediaan layanan publik lebih efisien, mudah diakses, dan responsif terhadap warga negara. Unit analisis pada penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan e-KTP pada Kecamatan Bogor Barat. Dengan teknik sampling non-acak, sebanyak 87 masyarakat pengguna layanan e-KTP berpartisipasi sebagai responden, dengan kurun waktu penelitian satu bulan, yakni pada bulan November 2021. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk mendapatkan nilai koefisien bobot faktor. Hasil temuan penelitian mengungkapkan bahwa dari keseluruhan lima dimensi kualitas pelayanan, diketahui hanya tiga dimensi yakni kemudahan penggunaan, keajegan, serta kepercayaan yang ditemukan bermakna penting dalam mencerminkan kualitas layanan e-KTP. Sementara dua dimensi lain yakni interaktivitas serta nilai kegunaan ditemukan tidak bermakna penting dalam merefleksikan kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Bogor Barat. Implikasi penelitian merujuk pada bagaimana prospek keberhasilan pemerintah sebagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan akan bergantung pada apa yang mungkin dapat digambarkan sebagai praktik terbaik. Meskipun dalam beberapa wilayah di suatu Kota tertentu memiliki sistem e-government yang serupa, namun manfaat yang diperoleh dari setiap sistem yang diterapkan pada masing-masing wilayah tersebut tidak selalu sama. Keberhasilan e-government tidak dapat sepenuhnya terkonfirmasi dengan baik dalam lintas daerah maupun batas, oleh karena itu organisasi sektor publik perlu mempertimbangkan dampak sosial dari kualitas e-government terutama pada bagaimana warga berinteraksi dengan pejabat yang berwenang dan struktur birokrasi pemerintah.