PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI CITIZEN JOURNALISM DALAM KERANGKA HUKUM PERS DI INDONESIA - Fuqoha - Fuqoha; Rahmi Mulyasih; Indrianti Azhar Firdausi; Hasuri Hasuri (Magister Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022)
Konsepsi negara hukum demokrasi yang direpresentasikan oleh negara Indonesia berimplikasi pada tatanan sosial dan tatanan hukum sebagai wujud perlindungan bagi setiap warga negara. Perlindungan yang dimaksud merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak dan kewajiban setaip orang yang diatur dan dilindungi oleh negara. Salah satu hak yang dilindungi oleh negara Indonesia melalui Konstitusi adalah jaminan memperoleh dan menyampaikan informasi. Dalam kerangka profesi hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan jurnalistik baik secara professional maupun citizen journalism sebagai hak yang melekat secara konstitusional. Persolan yang dihadapi adalah bentuk perlindungan bagi citizen journalism yang tidak diatur sebagaimana perlindungan pada wartawan dalam kerangka hukum pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkonsepsikan ketentuan hukum dengan fakta dan fenomena yang berakiatan dengan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dari analisa dalam bahasan ini dihasilkan bahwa setiap orang memiliki hak secara konstitusional untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagaimana peran jurnalis professional. Pertanggungjawaban hukum bagi citizen journalism didasarkan pada ketentuan hukum pers dan kode etik jurnalistik dengan menempatkan saluran pers atau perusahaan pers sebagai objek terikat sebagai media yang mempublikasikan informasi.