MODEL PENGEMBANGAN MITRA KERJA ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) BRSKPN “GALIH PAKUAN” BOGOR DENGAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL) - Lutfi Rokhman (Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, 2022)
Kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI dilaksanakan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga dan komunitas. BRSKPN Galih Pakuan Bogor dalam mengimplementasikan program ATENSI melalui pendekatan komunitas dan keluarga dilaksanakan kerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk mencapai target output pelayanan korban penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengujicobakan model pengembangan mitra kerja ATENSI BRSKPN Galih Pakuan Bogor dengan IPWL. Desain penelitian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan diskusi terfokus. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif melalui proses reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam model awal teridentifikasi kebutuhan pengembangan yakni administrasi, biaya, proses teknis, keterlibatan keluarga klien dan komunitas. Perencanaan yang dihasilkan yakni perumusan kegiatan perencanaan dengan muatan yang ditambahkan yakni memperluas sasaran dan partisipan yang terlibat. Implementasi model menunjukkan bahwa mitra kerja Asistensi dan penjangkauan sampai pada komunitas dan keluarga sudah berjalan dengan baik namun masih membutuhkan pedoman teknis. Model akhir yang dihasilkan yakni mitra kerja Asistensi BRSKPN Galih Pakuan Bogor Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) menghasilkan suatu pengembangan model mitra kerja dengan kejasama yang telah berjalan sehingga dalam evaluasinya memerlukan penandatanganan kerjasama agar menjadi pertimbangan otoritas terkait saat landasan hukum pelaksanaan program dalam proses penerbitan sudah berjalan. Beberapa hasil kesimpulan yakni; 1) Perlu menyusun instrumen dan dokumen pendukung bagi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan MoU/PKS, 2) Pengembangan model mendorong pemberian layanan secara tuntas sampai pada tahap pelayanan after care dan pembinaan lanjut, 3) Jangkauan wilayah kerja terlampau luasa yaitu di 13 provinsi, 4) Perlu peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi, edukasi, pendampingan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, 5) Perlu slot anggaran lembaga IPWL untuk kepentingan administrasi dokumentasi dan pelaporan.