PROBLEMATIKA HUKUM PENGIKATAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT BANK DI INDONESIA - Mohammad Dwiki Ambiya; ' Suraji (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022)
Abstract This article aims to find out the problems that occur related to copyright as an object of bank credit collateral in Indonesia. This research is a normative legal research through the statute (statute approach). Sources of legal materials used in this study include primary and secondary legal materials with the technique of gathering legal materials through literature study. The material analysis technique of this research is through the deductive analysis method. The implementation still cannot be done because of several things connected, the prudential principle agreement of the bank, the position of copyright as a fiduciary collateral and the execution system that still cannot be implemented because there are no further provisions sent. In addition there is a need for regulations derived from the government through DJKI, POJK or PBI which is applied by Undang-Undang No.28 Tahun 2014 concerning copyright as a security object that can be used as collateral to banks.Keywords: Copyrights; copyrights as an collateral object to credit bank; fiduciary collateral; credit bank Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi terkait hak cipta sebagai objek jaminan kredit bank di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Teknik analisis bahan penelitian ini melalui metode analisis deduktif. Implementasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit masih belum bisa dijalankan karena terkendala beberapa hal, diantaranya prinsip kehati-hatian bank, posisi hak cipta sebagai jaminan fidusia dan sistem eksekusi yang masih belum bisa dilaksanakan karena belum ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya. Perlu adanya peraturan turunan dari pemerintah melalui DJKI atau POJK maupun PBI guna tercapainya implementasi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai sebuah objek yang bisa diagunkan di bank sebagai jaminan kreditKata Kunci: Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan