Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya - Analiansyah Analiansyah (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2014)
AbstractThis writing aims to explain the perspective of teungku dayah salafi about the concept of ulil amri and the attitude of Muslim society to any laws endorsed by the ulil amri. Data for this study isgathered through an in-depth interview with the tengkus of dayah salafi located in Aceh Besar. The result shows that the tengkus have different opinions about the concept of ulil amri. First, theulil amri is similar to the formal administrator along with other religious institutions. Second, ulil amri is the government institution that only performs religious duties. Third, ulil amri is the ulama who is appointed as the head of state. Furthermore, majority of the tengkus believe thatthe regulations endorsed by the ulil amri were not obligated to conform otherwise mentioned in the Qur’an. Meanwhile, some of them insist that the ulil amri must be obeyed as it is mentioned inthe Qur’an along with all regulations.Keywords: ulil amri, law, teungku dayah AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perspektif teungku dayah salafi tentang konsep ulil amri dan sikap kaum muslimin terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam denganbeberapa teungku dayah salafi di Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang konsep ulil amri. Pertama, ulil amri merupakan pemerintah yang sah bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di bawahnya. Kedua: lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja. Ketiga, ulama yang diangkat sebagai kepala Negara. Selanjutnya, mayoritas teungku dayah menilai bahwa regulasiyang dihasilkan ulil amri tidak wajib untuk dikuti, kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara itu, sebagian mereka berpendapat bahwa ulil amri wajib dipatuhi bersama denganregulasi yang dihasilkannya karena disebutkan di dalam Al-Quran.Kata kunci: ulil amri, produk hukum, dan teungku dayah