PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBJEK SURAT BERHARGA STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL (ANALISIS YURIDIS-NORMATIF DAN TEORI KEADILAN) - Azrim Karim; Mhd Yadi Harahap; Pagar Pagar (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, 2022)
Penelitian ini mempunyai pokok bahasan yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. kemudian terkait mutan teori keadilan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan Hambatan-hambatan apa yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Jenis penelitiannya yaitu penelitian doktrinal atau dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case sapproach) dan pendekatan undang-undang (statute sapproach). Adapun analisis yang digunakan kombinasi model analisis aspektual dan model analisis sistemik putusan dengan metode berfikir deduktif yaitu berasal dari situasi-situasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta baik aktiva-pasiva ataupun barang yang sedang dibebankan hak tanggungan (jaminan). Majelis hakim menggunakan dasar dalam putusannya berupa undang-undang sebagai acuan utama dan memberikan porsi seimbang 50% untuk istri dan 50% untuk suami berdasarkan keadilan kumulatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembagian harta bersama objek surat berharga di pengadilan negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun yang menjadi hambatan hakim yakni tidak terakomodirnya objek surat berharga berupa saham secara mutlak, disebabkan harus melalui mekanisme perusahaan yakni dengan pengadaan RUPS agar seluruhnya terakomodir dapat dilakukan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.