Kebijakan Pesantren dalam Pengelolaan Pendidikan di Indonesia - Aep Tata Suryana; Tatang Ibrahim; Muslem Daud; Hery Saparudin; Acep Nurlaeli (UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kebijakan pesantren dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, sumber utama penelitian ini adalah data-data dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa sebelum adanya UU No.4 Tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954, masa Undang-Undang no. 4 tahun 1950 jo No.12 Tahun 1954 (Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah), Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (Sistem Pendidikan Nasional), Undang-undang No. 20 tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional), serta PP 55 tahun 2007 (Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah mendominasi kebijakan terhadap pesantren karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, hal ini terjadi sejak dimasukkannya pendidikan pasantren dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PMA Nomor 13 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah turut serta mengatur pesantren melalui kebijakan pendidikan keagamaan Islam, konsekwensinya pesantren berada dalam tarik menarik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga dalam beberapa kebijakan tersebut terutama menyangkut standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan pembiayaan sangat menyulitkan masyarakat dalam implementasinya di lapangan, karena masyarakat memiliki keterbatasan nilai untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.