ANALISA PERILAKU KONTRAKTOR UTAMA DALAM MELAKUKAN SUBKONTRAK KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG DI INDONESIA - Henrico, Henrico; Soekiman, Anton (Konstruksia, 2013)
Ketimpangan komposisi kontraktor kecil yang bersifat spesialis di Indonesia sangat ditentukan oleh pasar jasa konstruksi subkontrak terhadap usaha spesialis. Sebagai salah satu langkah awal mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi kepada kontraktor spesialis adalah dengan mengetahui perilaku kontraktor utama dalam pelaksanaan subkontrak konstruksi termasuk didalamnya faktor-faktor yang terkait keputusan kontraktor utama melakukan subkontrak konstruksi, aspek dominan yang menjadi dasar dalam pemilihan subkontraktor, metode pemilihan subkontraktor, metode pembayaran subkontraktor, serta persepsi kontraktor terhadap kinerja subkontraktor. Selain itu, juga diperlukan suatu identifikasi alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi. Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap 37 project manager, project engineer, project supervisor dari 8 kontraktor besar di Indonesia, memberikan informasi bahwa faktor ketersediaan kontraktor lokal yang memiliki pengalaman dan peralatan yang sesuai adalah faktor dominan bagi kontraktor utama dalam memutuskan akan mensubkontrakkan suatu pekerjaan. Namun demikian, hasil analisa korelasi terhadap tingkat subkontrak dari pekerjaan-pekerjaan dalam lingkup proyek bangunan gedung, memberikan indikasi bahwa minimnya kontraktor lokal yang memiliki kemampuan dan kapasitas khususnya dalam hal pengalaman dan kepemilikan peralatan menjadi salah satu faktor keengganan kontraktor utama melakukan subkontrak konstruksi di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya mendorong pelaksanaan subkontrak konstruksi harus lebih fokus diarahkan kepada pengembangan kemampuan dan daya saing (competitivenes) kontraktor kecil dilevel lokal dibandingkan dengan kebijakan yang mewajibkan kontraktor utama melakukan subkontrak konstruksi.Â Selain itu, berdasarkanÂ 3 responden ahli yang disurvey dengan menggunakan metode Analytical Hiearracy Process (AHP) menghasilkan alternatif kebijakan prioritas antara lain pengaturan yang mewajibkan peserta lelang untuk mencantumkan rencana pengguna subkontraktor dalam dokumen penawaran, memberikan pelatihan kepada penanggungjawab teknik kontraktor kecil serta meningkatkan akuntabilitas proses sertifikasi dan registrasi kontraktor.Kata kunci : Subkontrak konstruksi, Kebijakan, Daya saing, Kontraktor Spesialis