ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL DAN EKONOMI TERHADAP PELABUHAN SUMBA TENGAH - Suyuti, Hermawati (Konstruksia, 2011)
Dalam rangka mendukung penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka sebagai konsekuensinya dari penerapan peraturan tersebut perlu membagi kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan berupa desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kewenangan tersebut juga dimaksud dan agar setiap daerah berusaha mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang lebih maju dan agar dapat berkembang sesuai kemampuannya. Dari perhitungan analisa ekonomi, diperoleh tolok ukur kelayakan ekonomi, yaitu: EIRR (14,14 %); NPV (Rp. 37.115 juta,- pada discount rate 10%) dan BCR (1,59 pada discount rate 10%). Dinyatakan, proyek pembangunan pelabuhan laut Kabupaten Sumba Tengah, dinilai layak secara ekonomis. Dari perhitungan analisa finansial, diperoleh tolok ukur kelayakan finansial, yaitu: FIRR (Tidak Tercapai); NPV (- Rp. 59.672 juta,- pada discount rate 10%); BCR (0,047 pada discount rate 10%) dan Payback Period (tidak terdifinisi). Dinyatakan proyek pengembangan jangka pendek Pelabuhan Kabupaten Sumba Tengah, dinilai tidak layak secara finansial.Kata Kunci: kelayakan ekonomi, kelayakan finansial, Sumba Tengah, pelabuhan