Implementasi Kebijakan Distribusi Pupuk di Kabupaten Jember - Diah Kartika Sari; Hary Yuswadi; Anastasia Murdyastuti (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022)
Hasil pertanian yang melimpah membuat Pemerintah Indonesia memanfaatknya untuk membangun ketahanan pangan Nasional. Pemerintah meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional dengan memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Pada tahun 2021 kebijakan program Ketahanan Pangan Nasional berfokus pada mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Salah satu factor yang sangat penting dalam mendukung peingkatan hasil produksi pertanian adalah proses pemupukan. Namun sangat disayangkan permasalahan pupuk seakan tak pernah berhenti terus menghantui kehidupan para petani. Berdasarkan data Ditjen PSP Kementan RI, kebutuhan pupuk untuk petani mencapai 22,57 sampai 26,18 juta ton atau senilai Rp 63-65 triliun dalam lima tahun terakhir. Tetapi, keterbatasan anggaran pemerintah hanya dapat mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 8,87 juta- 9,55 juta ton dengan nilai anggaran Rp 25-32 triliun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.Hasil observasi yang dilakukan peneliti didesa Karang kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten jember peneliti pada tanggal 14 maret 2022, ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi pupuk didesa Karang kedawung kecamatan mumbulsari kabupaten jember ini yaitu: pertama, alokasi pupuk bersubsidi dibilang semakin sedikit dan mengakibatkan banyak petani yang tidak mendapatkan jatahnya. Kedua, banyak pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memborong pupuk kemudian menjual kedaerah lain diluar daerah penerima kuota pupuk tersebut. Ketiga, adanya oknum yang memalsukan pupuk serta menjual pupuk tanpa izin. Keempat, ketersediaan pupuk-pupuk diagen dan kios pertanian tidak lengkap serta yang kelima, banyaknya petani yang masih gagap tekhnologi sehingga akses pupuk dengan system yang baru melalui HP/media internet kurang berjalan mulus.