Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi (The Effectiveness of Legal Protection for Kresna Life Insurance Policyholders Post-Cassation Decision) - Utiyafina Mardhati Hazhin; Marchethy Riwani Dyaz (Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2022)
Kresna Life Insurance is a company that has been handed down a Suspension of Debt Payment ruling by a commercial court judge. In that case, the Suspension applicant is the policyholder, who, based on Law No. 37 of 2004, does not have the power to submit an application. However, the Suspension ended with the ratification of a peace agreement (homologation) between Kresna Life Insurance and the policyholder. In the interim, other creditors who do not agree with the homologated agreement filed an appeal to cancel it at the cassation level. The Supreme Court also granted the appeal and decided that the Kresna Life Insurance Suspension was null and void. This study examines the legal implications of the cassation decision on the Kresna Life Insurance policyholder and the effectiveness of the form of legal protection for policyholders after the cassation decision. This study is normative research using secondary data in the form of laws, regulations, and court decisions. The results of this study state that the cassation decision has resulted in the agreement, which is the basis for the policyholder to demand insurance payments to be cancelled. This is detrimental to policyholders because they do not get certainty of paying their debts. To ensure the effectiveness of legal protection for policyholders, improvements are needed, such as the need to improve regulations related to unit link insurance ranging from governance and transparency to optimizing the legal protection system for policyholders and realizing the establishment of an Insurance Policy Guarantee Agency.AbstrakAsuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan yang pernah dijatuhkan putusan PKPU oleh hakim pengadilan niaga. Dalam kasus tersebut pemohon PKPU adalah pemegang polis, yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Meski demikian, PKPU dalam kasus ini berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Sementara itu, kreditor lain yang tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dihomologasi mengajukan upaya pembatalan ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna batal demi hukum. Tulisan ini mengkaji bagaimana implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, dan bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca putusan kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan kasasi telah mengakibatkan perjanjian yang menjadi dasar pemegang polis untuk menuntut pembayaran Asuransi menjadi batal. Hal itu justru merugikan pemegang polis karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran utangnya. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis, diperlukan pembenahan, seperti perlunya memperbaiki aturan terkait asuransi unit link mulai dari tata kelola, transparansi hingga optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, dan merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis.