Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah (Reconstruction of Legal Politics of Land Registration System as Land Mafia Prevention Efforts) - Vani Wirawan; Yusriyadi -; Ana Silviana; Yeni Widowaty (Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2022)
Investment and economic growth can be inhibited by the existence of the land mafia. This is because the land case crime has broad dimensions, resulting in disputes, conflicts, and involves land and space objects of high economic value. For this reason, prevention is needed starting at the administrative level. This study wants to examine the legal and political reconstruction of the ideal land registration system as an effort to prevent land mafia. Thus, it is expected to find the purpose of the ius constituendum in the land registration system that is able to prevent land mafia crimes starting at the administrative level. This study is socio-legal research with analytical descriptive nature. This study produces a new alternative to legal political construction for the land registration system as an effort to prevent land mafia in the future, starting at the administrative level. The legal political reconstruction is in the form of reforming the land registration law into a positive publication system. Therefore, it is necessary to revise the Agrarian Principles Law, especially the articles related to the negative publication system. In addition, these changes need to be balanced with the application of an electronic land registration system, with legal products in the form of electronic certificates and still prioritizing the principles of good governance. This study provides recommendations to the government at the earliest opportunity to establish legislation for the settlement of land cases, especially regarding the prevention of land mafia, and to the DPR RI for the ratification of the Bill on Land.AbstrakPertumbuhan investasi dan ekonomi dapat terhambat dengan keberadaan mafia tanah. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan kasus pertanahan berdimensi luas, sehingga mengakibatkan sengketa, konflik, dan perkara dengan objek tanah dan ruang yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk itu, diperlukan pencegahan yang dimulai dari tingkat administratif. Penelitian ini ingin mengkaji rekonstruksi politik hukum sistem pendaftaran tanah yang ideal sebagai upaya pencegahan mafia tanah. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan tujuan dari ius constituendum dalam sistem pendaftaran tanah yang mampu melakukan pencegahan kejahatan mafia tanah dari tingkat administratif. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan alternatif konstruksi politik hukum baru bagi sistem pendaftaran tanah sebagai upaya pencegahan mafia tanah pada masa mendatang dari tingkat administratif. Rekonstruksi politik hukum tersebut berupa pembaharuan hukum pendaftaran tanah menjadi sistem publikasi positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UUPA, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem publikasi negatif. Selain itu, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik, dengan produk hukum berupa sertipikat elektronik dan tetap mengedepankan prinsip good governance. Artikel ini memberi rekomendasi kepada pemerintah segera mungkin melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk penyelesaian kasus pertanahan, khususnya tentang pencegahan mafia tanah, dan DPR RI untuk pengesahan RUU Pertanahan.