KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI - Dian Khoreanita Pratiwi; Syamsul Hadi; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman; Dian Eka Pertiwi (Universitas Islam Malang, 2022)
Konstitusi Negara menjamin tentang pekerjaan yang layak untuk setiap warga negara Indonesia. Tahun 2021 jumlah TKI yang bekerja di luar negeri paling banyak berada di wilayah Asia Pasifik, dilanjutkan dengan Timur Tengah dan Afrika. Banyaknya TKI yang berada diluar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dalam penelitian bahwa Penempatan TKI harus dilakukan proses yang ketat tanpa mengenyampingkan hak konstitusi warga negara. kewenangan penempatan TKI berada pada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penempatan TKI. TKI yang berada di luar negeri harus diberi perlindungan. Perlindungan diberikan sebelum bukan hanya pada saat diluar negeri, namun juga sebelum pemberangkatan calon TKI tersebut. Kata kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, TKI The State Constitution guarantees about decent work for every Indonesian citizen. In 2021, the number of migrant workers working abroad is the most in the Asia Pacific region, followed by the Middle East and Africa. The large number of migrant workers who are abroad is the responsibility of the government and local governments in the placement and protection of these migrant workers. The problem in this study is how the authority of local governments in the placement of Indonesian workers and how to legally protect Indonesian workers abroad. The method used in this study is normative juridical. The results in the study that the placement of migrant workers must be carried out a strict process without prejudice to the constitutional rights of citizens. The authority to place migrant workers is with the central government, it is necessary to change by giving authority to local governments in the placement of migrant workers. Migrant workers who are abroad must be given protection. Protection is provided before not only when abroad, but also before the departure of the prospective migrant workers. Keyword : Authority, Local Government, Migrant Workers