MENYINGKAP KEBEKUAN ADVOCACY COALITION FRAMEWORK DARI INSTITUSI KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMBANGUN SKEMA EKSKLUSIVITAS PELAYANAN - Moch. Agung Lukmanul Hakim; Cecep Darmawan; Leni Anggraeni (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2023)
Penelitian dengan pendekatan kualitatif berbasis metode Advocacy Coalition Framework ini bertujuan untuk melaksanakan analisis terkait hambatan behavioral dalam pembentukan critical junctures sebagai titik keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan melalui pemetaan variabel parameter relatif stabil, subsistem kebijakan bahkan perubahan keyakinan dan kebijakan. Adapun sejumlah hasil dari penelitian ini mencerminkan bahwa: (1) bahwa parameter relatif stabil secara substantif tidak mempengaruhi mobilisasi dari sumber daya, penentuan mekanisme perubahan dan pencapaian keputusan berbasis kolektivitas dan tampilan preferensi khusus pihak yang terlibat berkaitan pelayanan kepemudaan dengan karakteristik masalah yang ada. (2) Pada subsistem kebijakan pemerintah, keberadaan model individual sebagai dasar keyakinan dari intermediasi kepentingan, kelompok spesifik koalisi advokasi transformasi kebijakan, perantara kebijakan dan mobilisasi sumber daya oleh kelompok tersebut tidak dapat kembali diverifikasi, sekalipun tempat potensial jelas hanya terbatas pada sektor pemerintah. (3) Jalinan kepercayaan yang muncul melalui abstraksi persamaan keyakinan antara implementor kebijakan, juga tidak pernah diaktualisasikan dalam kerangka koalisi advokasi transformasi kebijakan, sehingga klaim jalinan demikian tidak dipandang sebagai atribut komunitas. (4) Mekanisme perubahan kebijakan seperti guncangan eksternal, kebuntuan kebijakan dan akumulasi bukti empirik, ternyata tidak berhasil untuk membentuk titik sentral keseimbangan antara perubahan lingkungan strategis dan reformulasi dari pelayanan kepemudaan. Sebagai implikasi, penelitian ini telah memberikan tumpuan teoritis untuk analisis kebijakan dalam perspektif behavioral termasuk dalam mengantisipasi hambatan pembentukan kelompok koalisi advokasi transformasi kebijakan kepemudaan di masa mendatang.