Motivasi Keterlibatan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang - Fariska Novianda Beltim; Ranto Ranto; Putra Pratama Saputra (Green Publisher Indonesia, 2021)
Indonesia menggunakan sistem pemilihan proporsional untuk menduduki lembaga perwakilan rakyat: DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang pemberian sanksi pemilu kepada partai politik di daerah pemilihan tertentu akan terancam gugur jika daftar calon tidak mencukupi kuota 30% keterwakilan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi motivasi keterlibatan calon legislatif perempuan pada pemilu 2019 di Kota Pangkalpinang. Keterlibatan perempuan yang tergabung dalam pencalonan diri sebagai anggota legislatif apakah niat dari hati nurani atau melalui ajakan teman atau saudara untuk ikut hanya dalam pemenuhan kuota saja. Penelitian ini menggunakan teori Feminisme Liberal yang berfokus pada hak-hak individual dan kesetaraan kesempatan, dan juga beragumen bahwa perubahan kebijakan hukum dan sosial akan membantu perempuan mencapai ini. Dengan begitu feminisme liberal juga menginginkan agar wanita dapat setara dengan pria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Motivasi Keterlibatan Caleg Perempuan DPRD di Kota Pangkalpinang 2019 lebih dari 50 persen jumlah perempuan yang terlibat pencalonan adalah untuk pemenuhan kuota, ada yang memang sudah menjadi kader partai tetapi disuruh ikut untuk pemenuhan kuota dan ada juga yang bukan sama sekali kader partai tetapi diajak sanak saudaranya untuk ikut meramaikan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan terhadap politik dan juga pemerintah membuat undang-undang penetapan keterlibatan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan sehingga kader partai diharuskan mencari perempuan untuk dijadikan pelengkap partainya jika ingin terus maju kedalam pemilu.