Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Makassar - Muhammad Risal; Abdul Wahid Haddade; Alim Syariati (Green Publisher Indonesia, 2022)
Latar Belakang :. Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas mereka. Terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunnya angka kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan usia kepesertaan dan masa perlindungan ketika terjadi tunggakan iuran untuk segmen Bukan Penerima Upah (BPU) yang berbeda dengan segmen Penerima Upah (PU), padahal di usia tersebut masih banyak pekerja yang bekerja di sektor BPU yang bekerja secara profesional dan mandiri bahkan juga terdapat pekerja yang tergolong sebagai pekerja rentan, yang justru sangat membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Tujuan :. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis konsep al-‘adl dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja. Metode : Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologi-normatif dan sosiologis ekonomi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, peserta pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan pada jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi dalam tiga konsep utama yaitu: Al-‘Adl, al-Mizan, dan Al-Qisth. Term Al-‘Adl menekankan pada keadilan yang bersifat non material yang berarti sama dalam perlakuan hukum. Adapun term Al-Mizan diartikulasikan sebagai persamaan dalam kualitas atau jumlah. Sedangkan Al-Qisth dimaknai dengan keadilan secara proporsional dalam arti bahwa tidak mesti harus sama dalam jumlah dan manfaat yang mesti diterima oleh para pekerja. Dari hasil temuan itu disimpulkan bahwa keadilan yang diterapkan selama ini oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar ada pada keadilan al-Mizan dan al-Qisth. Sementara term keadilan dalam bentuk al-‘Adl berdasarkan hasil amatan peneliti belum terpenuhi dengan baik. Kesimpulan: Implikasi penelitian ini adalah perlu mengefektifkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebab banyak pekerja yang terkena pengurangan karyawan dan juga PHK. Perlunya merekonstruksi kembali kebijakan mengenai manfaat dan persyaratan kepesertaan antara PU dan BPU sehingga tidak ada lagi perbedaan syarat kepesertaan antara kedua segmen tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta