Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia - Nafi Mubarok (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)
Children are a mandate and a gift. It embraces the aspirations of the nation's struggle and has a strategic role in ensuring the continued existence of the nation and state in the future. There is a need for legal protection so that children can assume this responsibility, and these actions require institutional support and legal instruments to ensure their implementation. This paper aims to describe children's rights and what the state has made juridical efforts in fulfilling these children's rights. At the end of the article, it is concluded that Indonesia, as a UN member state, has paid more attention to fulfilling children's rights. This is evidenced by the ratification of the Convention on the Rights of the Child by Presidential Decree No. 36 of 1990. Then, with the existence of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. Abstrak: Anak merupakan amanah dan karunia, yang sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis guna menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Di sinilah maka perlu ada perlindungan hukum agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut maka upaya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bentuknya dengan memberikan dukungan kelembagaan dan instrument hukum guna menjamin pelaksanaannya. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan hak-hak anak dan upaya-upaya yuridis apa saja yang telah dilakukan oleh negara dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota PBB telah memberikan perhatian lebih dalam pemenuhan hak anak. Ini dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Kemudian, dengan adanya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.