KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG PENGGUNAAN HANDHELD STUN GUN SEBAGAI SENJATA PERTAHANAN DIRI/SELF DFENCE BAGI WARGA SIPIL - Yudhi Krisandi Arief (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kebijakan Legislasi Tentang Penggunaan Handheld Stun Gun Sebagai Senjata Pertahanan Diri/Self Defence Bagi Warga Sipil. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan maraknya tingkat kejahatan yang beredar di Indonesia, yang memberikan rasa kurang aman bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu senjata sebagai pertahanan diri, salah satunya ialah handheld stun gun yang dijual bebas, tidak memerlukan izin kepemilikan. Hal ini menimbulkan terjadinya kekosongan hukum yang apabila dibiarkan maka bukan tidak mungkin handheld stun gun tidak hanya digunakan sebagai senjata pertahanan diri melainkan sebagai senjata untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah handheld stun gun dapat dikategorikan sebagai senjata api? (2) Bagaimana pengaturan penggunaan handheld stun gun sebagai senjata pertahanan diri/self defence bagi warga sipil menurut hukum pidana positif yang akan datang? Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan senjata api, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pendapat para ahli hukum, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa handheld stun gun tidak dapat dikategorikan sebagai senjata api, dikarenakan handheld stun gun memiliki pengertian, sistem operasi dan prosedur kepemilikan yang berbeda dengan senjata api pada umumnya, akan tetapi handheld stun gun maupun senjata api dapat menimbulkan efek kematian. Secara teori, handheld stun gun hanya dapat menyebabkan kelumpuhan sementara atau bahkan pingsan, tetapi pada prakteknya terdapat kasus-kasus atau situasi-situasi tertentu penggunaan handheld stun gun dapat menimbulkan kematian. Kepemilikan handheld stun gun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu kedepannya diperlukan pengaturan kepemilikan handheld stun gun, hal ini bertujuan agar kepemilikan handheld stun gun lebih mudah diawasi oleh kepolisian, serta mengurangi adanya penyalahgunaan penggunaan handheld stun gun. Sebagai upaya perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya kesejahteraan masyarakat (social welfare), maka diperlukan adanya upaya pembaharuan hukum pidana berupaÂ pembentukan suatu peraturan baru seperti undang-undang, atau Peraturan Menteri Pertahanan, atau Peraturan Kepala Kepolisian yang mengatur tentang peredaran, perizinan, penggunaan dan pelatihan bagi pemilik handheld stun gun.Kata Kunci: Kebijakan legislasi, Handheld stun gun, Senjata pertahanan diri/Self defence.