URGENSI HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG PARTISIPATIF (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri) - Hafiz Andi Sadewo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Pada tulisan ini, peneliti akan mengkaji tentang urgensi dari harmonisasidan sinkronisasi peraturan daerah(perda) di Kota Kediri. Harmonisasi di KotaKediri belum mengatur secara jelas aspek apa yang seharusnya di harmonisasikan.Harmonisasi dan sinkronisasi di daerah juga belum mengatur tentang jangkawaktu harmonisasi pada perda, yang menyebabkan ketidakpastian hukum.Harmonisasi dalam penelitian ini diartikan sebagai upaya untuk membuat sesuaidengan peraturan yang sejajar dan sinkronisasi diartikan sebagai upaya membuatsesuai dengan peraturan dalam hierarki vertikal. Pada tahun 2012 terdapat 824perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dari ribuan perda yang dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Untuk Kota kediri tercatat 4 (empat) perda yangdibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembatalan perda merupakan salahsatu bentuk dari pengujian dari pemerintah. Pengujian terhadap perda dapatdibedakan menjadi pengujian oleh pemerintah dan pengujian oleh lembagakehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukandi Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri dan juga menggunakan pendekatankomparatif dengan melakukan perbandingan harmonisasi pada Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dari hasil penelitian ditemukan, bahwa ataspembatalan perda di Kota Kediri dicabut dengan perda, namun terdapat perdayang tidak dibuat perda pencabutan. Proses pengharmonisan di Kota Kediri jugaperlu diatur dengan jelas mengenai jangka waktu dan aspek pengharmonisasianserta bentuk pengharmonisasian di Kota Kediri yang lebih partisipatif.