PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR - Zumarni Zumarni; Saifuddin Saifuddin (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2022)
Abstrak Di Indonesia kasus pelecehan seksual sudah berada pada tahap darurat pelecehan seksual karena angka pelecehan seksual setiap tahunnya selalu mengalami angka kenaikan yang sangat ekstrim. Hal ini tidak hanya menggambarkan angka kasus pelecehan seksual yang semakin meningkat tetapi juga kegagalan penegakan hukum pada kasus pelecehan seksualPenyusunan skripsi ini, bertujuan buat mengenali aspek apa saja yang melatarbelakangi peningkatan angka pelecehan intim terhadap anak terus menjadi bertambah di Kabupaten Aceh Besar dengan memakai optik Soerjono Soekanto. Tidak hanya itu buat mengenali penerapan dari Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014mengenai pelecehan intim terhadap anak dalam realitas. Tata cara riset ini memakai riset hukum kualitatif. Pendekatan nondoctrinal ataupun empirk, memfokuskan kajiannya terhadap hukum selaku seperangkat kenyataan, seperangkat Aksi serta seperangkat sikap. Hasil penelitian bahwa dari segi faktor hukumnya, Qanun Jinayah dalam hal pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual masih belum mencapai efek jera jika dibandingkan dengan KUHP. Faktor aparatur penegakan hukum, belum memenuhi peran perannya. Faktor sarana dan fasilitas masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Qanun Aceh Tentang Jinayat Tehadap Pelecehan Seksual mengakomodir penuh tata pelaksanaan penghukuman namun tidak mendukung perlindungan korban kekerasan seksual.Disarankan menghapus atau merivisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan mengisi didalam Qanun tersebut tentang penghukuman yang lebih tegas dan juga pembuktian yang mudah dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Pendirian posko posko pengaduan dan juga posko untuk rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Melakukan penyuluhan terhadap pelecehan seksual ke masyarakat bukan hanya di aparatur desa saja tapi pemerintah terkait harus turun langsung kedalam masyarakat.