Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat (Studi Putusan Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg) - Helmi Lingga Derajat; Ade Mahmud (UNISBA Press, 2023)
Abstract. The biggest problem Indonesia face today is corruption. However, not all corruptors are people whom committed corruption. As an example, the subject made an error in their administration, still the person is subjected with criminal charges under act of corruption, this was created to not taint the image of the court. In this study, the normative juridical method was used by using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained by document studies. Qualitative in question is analyzing data derived from the results of decision related to sentencing by judges. In the Decision on Case Number 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, the sentence against a state official was deemed inappropriate, because the root cause of this case was an administrative error, the defendant ABDURRAHMAN NURYADIN was sentenced in accordance with Article 3 of Law Number 20 of 20021 concerning The Eradication or Corruption, to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah), and a renumeration fee of Rp. 671,908,555,- (six hundred seventy one million nine hundred eight thousand five hundred fifty five rupiah). This can’t be considered justice for the people. Abstrak. Permasalahan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu korupsi. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana korupsi benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Misalnya pelaku melakukukan kesalahan administrasi atau tidak tertib administrasi tetapi terdakwa tetap di jatuhi tindak pidana korupsi, hal ini karena rasa takut citra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi buruk. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, penjatuhan hukuman terhadap pejabat pemerintahan dirasa kurang tepat, karena akar permasalahan perkara ini yaitu ketidaktertiban administrasi, terdakwa ABDURRAHMAN NURYADIN dijatuhi hukuman sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 671.908.555,- (enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Hal ini dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.