Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung - T. Ferdinansyah (Fakultas Teknik, 2021)
Salah satu elemen dalam menciptakan Good Governance (Kepemerintahan yang baik) adalah Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan Good Governance, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, dengan melakukan pengumpulan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Realisasi capaian indikator kinerja Dinas PKPCK untuk persentase rumah tidak layak huni yang ditangani sebesar 0%, Cakupan rumah tangga berakses air minum layak dan aman sebesar 57,04%, Cakupan rumah tangga berakses sanitasi sebesar 14.5%, Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 100%, Persentase ketersediaan bangunan gedung pemerintah Provinsi dan lingkungannya yang ditangani sesuai perda No. 53 Th. 2015 sebesar 100%, Persentase peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan sebesar 100%. Adapun Realisasi kegiatan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Tahun 2020 secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.dengan rata-rata capaian sebesar 83,11 %.