Efektivitas Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pengadaan Perumahan Rumah Susun Sewa Di Kelurahan Aur Kota Medan - Wijayanti, Lita (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)
Perencanaan partisipatif adalah upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi perencanaan berbasis partisipatif dalam pengadaan perumahan rumah susun sewa di Kelurahan Aur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak enam orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi perencanaan berbasisi partisipatif dalam pengadaan perumahan rumah susun sewa di Kelurahan Aur belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena dalam tindakan yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana pemerintah memang sudah melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat tetapi belum ditemukan keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu sarana dan prasarana dalam pengadaan perumahan susun sewa ini belum dapat disediakan. Dalam perencanaan pengadaan perumahan susun sewa masyarakat belum sepenuhnya ikut dilibatkan, karena dalam sosialisasi hanya masyarakat pemilik tanah dan bangunan saja yang diundang untuk ikut serta. Dalam perencanaan ini masyarakat juga turut serta bertanggungjawab dalam hal pengambilan keputusan mengenai pengadaan perumahan susun yang akan dibangun. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat membela hak rakyat semaksimal mungkin dalam merencanakan suatu pembangunan. Kebijakan mengenai pengadaan perumahan susun sewa adalah hal yang wajar mengingat lahan kota yang semakin sedikit. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang setiap kebijakan dengan mengutamakan win win solution artinya disetiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat.