Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Lahan dan Bahan Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Desa Melati Ii Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai) - Agus Pratama (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor, 2022)
Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kebanyakan aktivitas ekonomi manusia tergantung secara langsung pada tanah. Tanah diperlukan oleh manusia baik sebagai tempat tinggal maupun untuk mencari nafkah dengan cara menggarapnya. Adapun dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dengan menggunakan akad ijarah sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat atau jasa. Pelaksanaan sewa menyewa lahan yang terjadi di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang terjadi adalah tanah yang menjadi objek sewa dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan jalan diambil material tanahnya. Tanah tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi batu bata. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan hakikat sewa menyewa itu sendiri yaitu jual beli atas manfaat suatu objek akad tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (objek akad tidak boleh rusak/ berkurang dzatnya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad Ijarah lahan dan bahan pembuatan batu bata di Desa Melati II dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad Ijarah lahan dan bahan pembuatan batu bata di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan prilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan Ijarah lahan sawah di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan kesepakatan yang terjadi secara adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa menyewa tersebut sah menurut rukun dan syaratnya. Tetapi ditinjau dari segi pelaksanaannya tidaklah tepat dalam penerapan akad.