ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) - I Nyoman Suargita; Yudistira Adnyana; Ni Luh Putu Suastini (Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan, 2023)
Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Permasalahan: 1) Bagaimana proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? 2) Apa dampak pelaksanaan pendalaman tugas bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2017. Landasan teori yang digunakan dari model implementasi Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan proses implementasi bimtek DPRD melalui tiga tahap: rekomendasi, pelasanaan dan pelaporan. Dari keseluruhan bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarkan LPPM Universitas Ngurah Rai telah sesuai ketentuan dan prosedur dalam Permendagri. Hasil penelitian juga menunjukan adanya dampak positif kegiatan Bimtek terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD. Simpulan, implementasi kegiatan bimtek DPRD Provinsi, kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.