Dampak reformasi terhadap elektabilitas Partai Golkar pada pemilu 1999 di Kabupaten Malang - Ahmad Hibatullah Al Asari; Ari Sapto (Universitas Negeri Malang, 2023)
The Golkar Party had considerable influence in Indonesia during the New Order era, not least in Malang Regency. This high enough electability was enough to make Golkar's power firmly entrenched, at least until the 1997 elections. This study focuses on the discussion on the electability of the Golkar party in Malang Regency in the 1999 election and its comparison with the 1997 election which is quite contradictory, as well as its relationship to reform events in 1998. Research It uses a historical method that involves in-depth reading of sources from archives, articles, books, interviews, photographs and news articles in newspapers. This study shows that as a result of the reform event, the electability of the Golkar party in Malang Regency fell drastically, in contrast to the 1997 election, however, of the 48 parties that participated in the 1999 election, the Golkar party was still able to occupy the third position for the Malang Regency legislative election.Partai Golkar memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia pada masa Orde Baru, tak terkecuali di Kabupaten Malang. Elektabilitas yang cukup tinggi cukup untuk membuat kekuasaan Golkar melekat kuat, setidaknya sampai pemilu 1997. Studi ini memfokuskan pembahasan pada elektabilitas partai Golkar di Kabupaten Malang pada pemilu 1999 dan perbandingannya dengan pemilu 1997 yang cukup bertolak belakang, serta hubungannya dengan peristiwa reformasi pada 1998. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melibatkan pembacaan yang mendalam terhadap sumber dari arsip, artikel, buku, wawancara, foto dan berita di koran. Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat peristiwa reformasi, elektabilitas partai Golkar di Kabupaten Malang menjadi turun drastis, berbanding balik dengan pemilu 1997, meskipun demikian dari 48 partai yang mengikuti pemilu 1999 partai Golkar masih dapat menduduki posisi ke tiga untuk pemilihan legislatif Kabupaten Malang.