KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PADAT KARYA (STUDI KASUS GAMPONG PANGGE PILOK, KABUPATEN PIDIE) - Lailatun Rahmi (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2023)
Pengalokasian dana desa menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai bentuk upaya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui anggaran dana desa. Pengalokasian dana desa yang terus dilakukan secara konsisten setiap tahunnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, program padat karya desa merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan dapat menjadi solusi perwujudan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia di desa. Gampong Pangge Pilok telah menerapkan kegiatan program padat karya melalui anggaran dana desa, kebijakan kepala desa terhadap program ini yang sudah dijalankan, akan tetapi belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepala desa dalam rangka pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan teori kriteria penentuan kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin yaitu efektivitas, efisien, cukup, adil, terjawab. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dari kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk program padat karya Di Gampong Pangge Pilok belum terarah dengan baik. Dikarenakan kebijakan yang sudah dibuat belum sepenuhnya menjawab persoalan masalah seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaan perumusan kebijakan yang ada didesa dan hambatan selanjutnya adalah tidak adanya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Untuk itu diharapkan kedepannya padat karya bisa menjadi program pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia didesa yang dapat memberikan kesejahteraan di desa dengan arah kebijakan pengelolaan yang terarah dan berkeadilan. Kata kunci: Kebijakan Publik, Kepala Desa, Program Padat Karya