COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI ACEH - Bela Safira; Alfi Rahman; Wais Alqarni (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2023)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan landasan pemerintah Aceh membentuk Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh. Setelah adanya peraturan tersebut, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun di beberapa wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh yang dilihat melalui pendekatan collaborative governance serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, structure and governance, contingencies and constraints, dan outcomes and accountabilities. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan teknik analisis data konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta yakni WALHI dan HAkA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.Kata kunci: Collaborative Governance, Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Provinsi Aceh