IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS RELAKSASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI MENINGKATKAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH - Dewa Ketut Suryawan; I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi; Ketut Sri Swatiningsih (Universitas Mahendradatta Denpasar, 2023)
Realisasi pendapatan pajak daerah bali yang terus mengalami penurunan. Kondisi ini tidak terlepas dari menurunnya serapan sebagian besar komponen pajak daerah khususnya yang terkait dengan kendaraan bermotor. Penurunan pertumbuhan pendapatan pajak daerah, juga dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial dan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan strategis dikaitkan dengan relaksasi pajak di Daerah Bali, ini merupakan terobosan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pembebasan sanksi administrasi ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru. Terobosan ini diharapkan menjadikan masyarakat lebih tergugah untuk menuntaskan tunggakan pajak dan dapat meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui proses observasi, dan wawancara, dan dokumenter. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Strategis Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Provinsi Bali Meningkatkan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah serta dapat bermanfaat dalam memberikan masukan kepada pemerintah provinsi bali dalam memingkatkan realisasi pendapatan pajak daerah.