Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 - Male, Martina (Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2023)
Salah satu dari tugas-tugas pemerintah yaitu pelayanan pembuatan e-KTP di selenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing- masing kabupaten/kota salah satunya berada di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Dari hasil pembahasan di simpulkan bahwa pelaksanaan sistem administrasi kependudukan dalam pembuatan e-KTP di tingkat kelurahan hanya menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan seperti memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat e-KTP. Faktor penghambat dalam pembuatan e-KTP, meliputi faktor internal berupa sumber daya manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kekurangan, dan faktor eksternal berupa Jaringan Komunikasi Data sering terjadi gangguan di samping terjadi data duplicate record (data ganda) disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali