Hukum Tata Negara sebagai Sarana Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Selaras dengan Prinsip Demokrasi - Ma’ruf Cahyono (APPTHI, 2017)
Indonesia termasuk ke dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dasar. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) metode yang berkembang dalam ilmu sosial dan ilmu hukum, dengan menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Metode yang digunakan dalam ilmu hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil daripada penelitian menjelaskan pentingnya kerangka hukum tata negara yang jelas sebagai haluan negara, sekaligus mengungkapkan pentingnya tata hubungan kerja antar lembaga negara di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, penelitian ini menekankan prinsip good governance sebagai bagian pokok dan inheren dalam konseptualisasi dan pelaksanaan hukum tata negara Indonesia. Abstract In principle, humans are independent, so power over humans only applies with the knowledge and permission of that power. This power can be said to be the highest power in the state. Indonesia is included as a country that adheres to the ideology of people’s ownership. The people have the highest power in the state, but the constitution regulates its implementation. The real owner of the highest power in the Indonesian state is the people. That power must be realized from the people, by the people, and for the people; even power should be held together with the people. In this study, 2 (two) methods have been developed in the social and legal sciences, emphasizing examining doctrinal or normative research methods. The method used in legal science is to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of the research explain the importance of a clear constitutional legal framework as the direction of the state, as well as reveal the importance of working relations between state institutions in the system of administering state government. In addition, this study emphasizes the principle of good governance as a fundamental and inherent part of the conceptualization and implementation of Indonesian constitutional law. Keywords: Law, Constitutional Law, Governance, Governance, Democracy