MPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI - Ridwansyah Ridwansyah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2022)
ABSTRAK Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik Marille S. Grindle. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan berbusana Islami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah yang dikelompokan melalui: Dasar Kebijakan ,lembaga pelaksana, dan Strategi yang digunakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, akan tetapi dalam hal Dukungan sumber daya, pengaruh kepemimpinan, dampak yang terjadi, dan respon masyarakat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan di lapangan yang menjadi faktor tidak maksimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam berbusana Islami meliputi: (1) Jumlah dan Status personil yang kurang; (2) Razia dan sanksi yang kurang (3) Jadwal patroli yang tidak sesuai. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memaksimalkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Berbusana Islami melalui Wilayatul Hisbah dan Dinas Syrariat Islam dengan menambah jumlah serta meningkatkan status personil lapangan, Pemerintah juga diharapkan melaksanakan razia konsisten di lapangan dan memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera pada pelanggar berbusana Islami, terakhir diharapkan agar dalam melaksanakan jadwal patroli dan lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan lebih menyeluruh di Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Berbusana Islami, Banda AcehABSTRACT Based on Aceh Province Qanun Number 11 of 2002 concerning Article 13 paragraph (1) Every Muslim is obliged to wear Islamic clothing. However, in reality, there are still many people in Banda Aceh who dress in clothes that are not in accordance with Islamic teachings and become a social phenomenon that is mistaken for the original identity and vision of the city of Banda Aceh. The purpose of this study is to identify and explain the implementation and barriers of Islamic dress policy in Banda Aceh City. This research is a qualitative descriptive approach using the theory of implementation of public policy Marille S. Grindle. In this study the data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Islamic dress policy by the Banda Aceh City Government through the Syariat Islam Service and Wilayatul Hisbah which were grouped through: Basic Policy, implementing agencies, and strategies used had been implemented properly in accordance with applicable regulations, but in terms of source support resources, leadership influence, impact, and community response are still not going well because there are still deficiencies in its implementation. Several obstacles in the field that are factors that are not optimal in the implementation of the Banda Aceh City Government's policies in Islamic dress include: (1) Insufficient number and status of personnel; (2) Inadequate raids and sanctions (3) Inappropriate patrol schedule. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can maximize the implementation of the Implementation of the Islamic Dress Policy through Wilayatul Hisbah and the Islamic Syrariat Service by increasing the number and increasing the status of field personnel, the Government is also expected to carry out consistent raids in the field and provide strict sanctions so as to have a deterrent effect on violators. Islamic dress, lastly, it is hoped that in carrying out patrol schedules and locations that are prone to violations so that these rules can be implemented more thoroughly in Banda Aceh City.Keywords: Policy Implementation, Islamic Dressing, Banda Aceh.