Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah - Andi Saputra (Officium Notarium, 2021)
Notary practice has the potential to make the notary a party to a litigation process in the court as found in the case with Decision Number 221/Pdt.G/2019/PN Smn. This research is hence to examine how a Notary can apply the Principle of Prudentiality in the Drafting a Selling Authorization Deed in a Land Sale and Purchase Binding Agreement so as to minimize the Notary being entangled in legal problems related to the deed. This research uses a normative library research method supported by interviews with sources, namely High Court Judges and Notaries in three regencies, namely Bantul, Kulon Progo and Sleman. From the results of the study, it is generally concluded that the principle of prudentiality must be applied by a Notary in making a deed as regulated in Article 16 of Law Number 2 of 2004 concerning the Position of a Notary. The legal implication of negelecting to do so refers to Article 1365 of the Civil Code which is an action against the law and the consequences for the deed that has been made shall be considered null and void, and can be canceled or its power is degraded into a private deedKey Word: Deed, Notary, Prudentiality Principle AbstrakPraktik kenotariatan memiliki potensi menjadikan notaris sebagai pihak yang berperkara di pengadilan seperti pada perkara dengan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Smn. Sehingga Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana seorang Notaris menerapkan Prinsip Kehati-hatian Pembuatan Akta Kuasa Menjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah sehingga meminimalisir Notaris terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif didukung dengan wawancara narasumber yaitu Hakim Pengadilan Tinggi dan Notaris di tiga Kabupaten yaitu Bantul, Kulon Progo dan Sleman. Dari hasil penelitian menyimpulkan, secara umum yang kesimpulannya adalah prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.. Akibat hukum bagi Notaris yang mengesampingkan prinsip kehati-hatian adalah Notaris tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum dan akibat untuk akta yang telah dibuatnya adalah batal demi hukum, dapat dibatalkan atau kekuatannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.Kata-kata Kunci: Akta, Notaris, Prinsip Kehati-hatian