KAJIAN KRITIS REGULASI MEDIA SOSIAL: TELAAH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 - Rita Darmawati; Wiryawan Kresna Wisnu Brata; Lintang Ursita; Lusi Resti Nurhayati; Siti Sahra Musa; M. Imran Syamsudin; Angga Aminudin; Harmonis (Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali, 2022)
Abstrak UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut dengan UU ITE awalnya dimaksudkan “hanya” untuk mengatur e-Commerce. Pada perkembangan berikutnya UU ini disisipi dengan beberapa pasal karet yang kemudian berubah menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Dalam UU baru tersebut terdapat sejumlah pasal yang berbenturan dengan pasal KUHP. Undang-undang baru tersebut mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun belum mampu merespons berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. kajian mendalam menunjukkan banyak sekali masyarakat yang terjerat UU ITE tersebut. Dalam Undang-undang tersebut terdapat “pasal karet”. Dinamakan pasal karet karna dapat digunakan oleh siapa saja yang tidak suka atas kritikan yang dilontarkan kepadanya lewat jejaring sosial. Pasal ini banyak digunakan untuk kepentingan tertentu dan dinilai tidak jelas. Kajian kritis ini menyoroti beberapa pasal karet yang terdapat di dalam UU ITE nomor 19 tahun 2016, dan menghadirkan beberapa gagasan yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kepada pemangku kepentingan pada saat melakukan revisi UU ITE ini, Gagasan artikel ini mencoba menggambarkan sebuah argumen kritis dengan melihat implementasi fakta dalam penerapan UU ITE ini. Abstract Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or often referred to as the ITE Law was originally intended