PEMBUBARAN ORMAS HTI ( HIZBUT TAHRIR INDONESIA ) DEMOKRASI HUKUM DAN KEKUATAN NEGARA - Rozikin Rozikin (Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa, 2022)
Tantangan demokrasi sudah mulai muncul sejak awal kemerdekaan Indonesia yakni munculnya DI/TII yang dipimpin Karto Suwiryo, DI /TII ingin mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada September 1965, PKI menginginkan komunis menjadi idiologi negara Indonesia. Permaslaahn yang diteliti 1.Mengapa pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan ormas HTI ( Hizbut Tahrir Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah eksplanasi. keputusan pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan HTI karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa prinsip idiologi HTI bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kedua, Pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia menjadi gerbang perdebatan public baik kalangan intelektual HTI. Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum memberi kebebasan berserikat dan berpendapat para intelektual sepakat jika permasalahan HTI diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan HTI juga menempuh jalur hokum, namun pemerintah lebih mengdepankan kekuatannya untuk membubarkan HTI Abstract Challenges to democracy have started to emerge since the beginning of Indonesia's independence, namely the emergence of DI/TII led by Karto Suwiryo, DI/TII wants to establish an Islamic state. Furthermore, the PKI (Indonesian Communist Party) rebellion in September 1965, the PKI wanted communism to be the ideology of the Indonesian state. Problems studied 1. Why is the Indonesian government final to dissolve HTI organizations (Hizbut Tahrir Indonesia?. This research is a qualitative research and the method used is explanation. The Indonesian government's decision is final to dissolve HTI because the Indonesian government considers that the ideological principles of HTI are contrary to Pancasila democracy. Second, the dissolution of HTI by the Indonesian government has become a gateway for public debate among HTI intellectuals. Indonesia is a democratic country based on law that gives freedom of association and intellectual opinion agrees if HTI problems are resolved through legal channels, even HTI also takes legal channels, but the government prioritizes its power to dissolve HTI