DINAMIKA REGULASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK PASCA PERCERAIAN - Amrin Nurfieni (Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa, 2022)
Anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Kesejahteraan anak setelah perceraian menjadi perhatian di negara berkembang dan maju. Perceraian dalam keluarga mengurangi sumber daya dukungan untuk kesejahteraan anak. Ada dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan anak yang terkena dampak perceraian setiap tahun jika mereka tidak mendapatkan tunjangan perawatan dan dukungan keuangan. Sehingga menarik untuk mempelajari dinamika pengaturan perlindungan hak konstitusional anak setelah perceraian orang tuanya. Aturan yang telah ditetapkan di negara kita tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik; amanat UUD 1945 berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, terutama yang terdampak perceraian. Meski banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sanksi diberikan berdasarkan putusan Mahkamah Agama hanya berupa sanksi perdata untuk memenuhi. Child has the right to survive, grow and thrive optimally and get protection from violence also discrimination. Child welfare after divorce is a concern in developing and developed countries. Divorce in the family reduces support resources for child welfare. There is a significant impact on health and child welfare affected by divorce every year if they do not get care allowance and financial support. So it is interesting to study the dynamics of regulating the protection of children's constitutional rights after their parent's divorce. The rules that have been set in our country are not fully implemented well; the mandate of the 1945 Constitution is related to protecting children's rights, especially those affected by divorce. Although there are many regulations related to the fulfillment of children's rights after divorce, in practice, they cannot be implemented optimally. Sanctions are given based on the Decision of the Religious Court only in the form of civil sanctions to fulfill achievement so that parents' awareness, especially fathers, becomes an essential point in fulfilling children's rights after divorce.