Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar - Muh Iqlal Saifullah; Mulyati Pawennei; Salle Salle (Journal of Lex Generalis (JLG), 2023)
Tujuan penelitian menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi peranan dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of theft with violence and the factors that become obstacles in tackling criminal acts of theft with violence. This research uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the functions of the police in tackling criminal acts of theft with violence. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The results of the study show that: the function of the police in tackling criminal acts of theft with violence is less effective or not running well because of obstacles such as facilities and infrastructure. Factors that influence the role and function of the police in tackling the crime of theft with violence are the legal structure, legal culture, legal awareness of the community and facilities and infrastructure.