A ANALISIS YURIDIS DUGAAN PEMALSUAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS - Viona Putri Oktavia; Oci Senjaya (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung, 2023)
Tanah selalu menjadi kebutuhan mendasar bagi keberadaan dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan manusia, sehingga wajar jika manusia selalu berusaha untuk mendapatkan tanah yang lebih luas, termasuk melalui jual beli properti. Karena Akta Jual Beli Tanah yang diterbitkan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris dan PPAT. Sehingga, tidak sedikit anggota PPAT yang turut andil dalam penipuan yang dilakukan dengan memalsukan akta jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan menggunakan penelitian kepustakaan sebagai salah satu pendekatan pengumpulan datanya. Pendekatan ini melihat akar masalah kemasyarakatan dalam masalah hukum berdasarkan standar normatif. Mencermati situasi yang melibatkan keluarga Nirina Zubir, yang terjerat mafia properti saat PPAT membuat akta jual beli (PPAT). Tindak pidana pemalsuan diatur dalam BAB XII tentang pemalsuan buklet II (dua) yang mengatur tentang delik pasal 263 s/d 276 KUHP. Tindak pidana yang terkait dengan Pasal 263 dan 264 KUHP yang mengatur tentang pembuatan surat palsu dan pemalsuan surat serta Pasal 266 yang mengatur tentang mengarahkan penyisipan keterangan palsu ke dalam akta yang nyata sering terjadi.