ARUS BALIK PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang - Rahmat Hidayat Djati; Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan (Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh, 2021)
Penelitian ini di latarbelakangi dari lemahnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan layanan permasyarakatan. Hal tersebut terlihat banyaknya kompleksitas permasalahan akut dalam Lapas Cipinang di antaranya terkait masalah higenitas, sanitasi, kelebihan kapasitas, minimnya fasilitas, dan perubahan prilaku menyimpang seksual warga binaan. Lemahnya upaya perbaikan terhadap problematika tersebut berangsur mengaburkan tujuan hakiki dari permasyarakatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kualitas layanan pada pemenuhan hak kebutuhan biologis warga binaan melalui conjugal visit di Lapas Cipinang, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Berry (1990:175) dengan berfokus terhadap aspek tangibles (bukti terukur), dan emphaty (empati). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam, sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitasmenggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menujukan penyelenggaraan permasyarakatan di Lapas Cipinang masih mengalami masalah klasik berupa kelebihan kapasitas lebih dari 200% yang otomatis banyak mengorbankan hak-hak warga binaan. Â Hal tersebut diperparah dengan ketiadaan fasilitas conjugal visit sebagai pemicu perilaku seks menyimpang warga binaan seperti homoseksual, lesbian, pelacur sesama jenis, dan hubungan seksual dengan binatang. Kondisi tersebut didukung lambatnya respon pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan biologis warga binaan yang berdampak pada arus balik permasyarakatan ditandai perilaku seksual menyimpang, pelecehan seksual sesama narapidana dan maraknya praktik prostitusi dalam lapas, di samping menjadi kesempatan bagi petugas yang mengais remah-remah keuntungan dari ketidakmampuan pemerintah.